SISTEM EKONOMI ISLAM: Keniscayaan Menuju Kesejahteraan Manusia


Ketika semua orang sibuk menyudutkan neolib beserta para aktor neolib, maka perlu kiranya berhenti sejenak untuk melihat sistem ekonomi apa yang terbaik bagi kita manusia.

Salam hormat,
Dimas

Pendahuluan
Sosialisme sebagai ideologi dunia boleh dikatakan telah runtuh walau masih ada
negara yang menganutnya, yaitu sejak keruntuhan komunis/ sosialis Sovyet pada
awal tahun 1990-an. Dengan demikian, saat ini ideologi yang mendominasi dunia
adalah ideologi Kapitalisme yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Eropa
Barat.

Apakah itu menandakan, bahwasannya Kapitalisme sebagai ideologi keluar sebagai
pemenang dan akan bertahan lama? Orang banyak menganggap demikian, tetapi
sebenarnya Kapitalisme- pun sebagai sebuah ideologi akan mengalami kehancuran
seperti apa yang diramalkan oleh Marx. Karena bentuk dan pertumbuhan
kapitalisme historis seperti yang diramalkannya, misalnya terjadinya
konsentrasi dan sentralisasi kekuatan kapital dan terciptanya kemiskinan yang
cukup luas pada saat ini telah terjadi.

Memang secara global, sistem ekonomi yang lahir dari ideologi Kapitalis ini
berangkat dari asumsi bahwa tujuan seluruh aktivitas ekonomi adalah
(semata-mata) untuk mengejar puncak kenikmatan yang bersifat materi, suatu
pemikiran yang lahir dari motivasi manusia yang terendah (gharizah baqa==naluri
mempertahankan diri). Berikutnya, kita dapati realitas masyarakat yang
mengadopsi pemikiran ini, akan senantiasa berusaha meraih nilai materi yang
sebesar-besarnya, -bahkan bila perlu- dengan menghalalkan segala macam cara..
Selanjutnya, terbentuklah sekelompok kecil kaum kapitalis yang mendominasi
sejumlah besar orang yang telah bekerja keras dan senantiasa hidup dalam
kegelisahan, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan dan tak mampu memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs) mereka Sedangkan dalam menghadapi problematika
yang ada, ekonomi Kapitalis tidak bisa menjawab

krisis yang terjadi di dunia. Misalnya dalam menghadapi krisis yang terjadi
sejak pertengan tahun 1997 sistem Kapitalisme gagal dalam memulihkan kembali
ekonomi bagi negara-negara yang terkena krisis ekonomi. Hal itu dapat dilihat,
bagaimana badan internasional, seperti IMF, World Bank, WTO, yang menangani
negara-negara yang kena krisis, belum menunjukkan pulihnya ekonomi negara yang
ditangani oleh badan dunia tersebut. Sebaliknya, hasil riset Johnson dan
Schaefer (1997) menunjukkan selama 1965-1995, perekonomian 48 dari 89 negara
yang menerima bantuan IMF tidak menjadi lebih maju. Bahkan, 32 dari 48 negara
tersebut justru menjadi lebih miskin. Lebih menyedihkan lagi, negara-negara
tersebut telah menjadi pasien IMF selama puluhan tahun. (Sunarsip, ?Seputar
Konspirasi IMF?, Republika 20 Juni 2001).

Hal itu mengingatkan kita pada peristiwa depresi besar (great depression) pada
tahun 1929 yang akhirnya memunculkan aliran Keynes yang menggantikan aliran
Klasik (Adam Smith, dkk). Dan sekarangpun aliran Keynes tidak bisa menjawab
krisis ekonomi yang terjadi, sehingga banyak orang mulai mencari pengganti dari
sistem Kapitalisme. Dan ini sebuah indikasi, bahwasannya sistem Kapitalisme
akan runtuh jika ada alternatif terpercaya yang siap menggantinya.

Sebenarnya, jauh-jauh sebelum ideologi Kapitalisme dan Sosialisme yang muncul
akibat sekularisme (pemisahan antara kehidupan dan agama), Islam telah
menawarkan dan merealisasikan konsep sistem pemeliharaan dan pengaturan urusan
rakyat, cara pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat, cara penanganan
kemiskinan, perwujudan kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Islam tidak
berangkat dari keprihatinan sosial, yang bersifat nisbi dan kondisional atau
berpijak di atas dasar nilai-nilai sosial dan kemanusiaan semata.

Pada artikel ini, akan diberikan gambaran tentang ekonomi Islam sebagai sebuah
aturan (nizam) yang dapat memecahkan problematika kehidupan manusia, yang
bertitik tolak dari pandangan dasar tentang manusia dan kehidupan ini (aqidah).
Islam memandang bahwa manusia memiliki keterikatan dengan hokum dan tata aturan
dari Pencipta Alam Semesta ini.

Sistem Ekonmi Islam
Menurut An Nabhani dalam bukunya An-Nizam Al-Iqtishadi Fi Al-Islami, system
ekonomi Islam ditegakkan di atas tiga asas utama, pertama, konsep kepemilikan
(al-milkiyah) ; Kedua, pemanfaatan kepemilikan (al tasharuf fil al-milkiyah) ;
Ketiga, distribusi kekayaan di antara masyarakat (tauzi’u altsarwah bayna
al-naas).

I. Konsep Kepemilikan (al-Milkiyah)
Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahwa harta pada hakikatnya
adalah milik Allah (Qs. 24: 33). Harta yang dimiliki manusia, sesungguhnya
merupakan pemberian dari Allah (Qs. 57: 7). Kata rizq artinya pemberian
(a’tha). Atas dasar ini, kepemilikan atas suatu barang ?yang artinya ada proses
perpindahan kepemilikan- harus selalu didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT.
Seseorang tatkala hendak memiliki sepeda motor, maka cara untuk mendapatkan
?kepemilikan? sepeda motor, maka cara untuk mendapatkan ?kepemilikan? sepeda
motor tersebut harus didasarkan pada aturan-aturan Allah SWT, misalnya, dengan
membeli, atau diberi hadiah, atau dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh
hukum Islam. Pandangan di atas berbeda dengan paham kapitalisme, yang
menganggap ?harta milik adalah pencurian? yang muncul dari pernyataan klasik
Proudhon. Artinya negara-negara maju memperoleh kekayaan yang mereka nikmati
dari tindakan mereka merampas dan menguras harta negara-negara lain dan
kecenderungan ini merupakan faktor pendorong kapitalisme (Berger, Peter L.,
?Piramida Pengorbanan Manusia: satu jawaban diantara sosialisme dan
kapitalisme? , IQRA Bandung, 1983). Pandangan ini menghasilkan sebuah aksioma
?harta adalah milik manusia?, maka manusia bebas untuk mengupayakannya, bebas
mendapatakan dengan cara apapun, dan bebas pula memanfaatkannya. Dari pandangan
ini muncul pula falsafah hurriyatu al-tamalluk (kebebasan kepemilikan) , yang
merupakan bagian dari hak asasi manusia. Manusia bebas menentukan cara
mendapatkan dan memanfaatkan harta, dengan cara apapun, meskipun cara tersebut
bertentangan dengan norma dan etika masyarakat, atau bahkan dengan aturan Islam.

Islam juga berbeda dengan sosialisme, yang tidak mengakui kepemilikan individu.
Mereka berpendapat bahwa harta adalah milik negara. Seseorang hanya diberi
barang dan jasa terbatas yang diperlukan dan dia bekerja sebatas yang dia bisa.
Pada hakikatnya, Sosialisme telah mematikan ‘kreativitas manusia’. Motif-motif
internal yang bersifat individual telah dikebiri. Prinsip ini, semula diyakini,
dapat menghancurkan dominasi ekonomi oleh satu atau beberapa kelompok manusia,
namun akibat yang ditimbulkan justru lebih mengerikan. Karena kepemilikan
individu tidak diakui, maka motif-motif pencapaian ekonomi yang bersifat
pribadi menjadi lemah, bahkan tidak nampak sekali. Tidak ada gairah kerja lagi
pada individu-individu sosialis. Akhirnya, timbullah penurunan drastic
produktivitas masyarakat, karena masyarakat telah kehilangan hasrat untuk
memperoleh keuntungan (profit motives), suatu hal yang sangat manusiawi.
Tidaklah aneh bila produksi pertanian kolektif RRC, tidak mungkin melebihi
tingkat produksi individual rakyat negara Kapitalis.

Jadi Islam memiliki berbeda dengan Kapitalisme, yang tidak mengatur kuantitas
(jumlah) dan cara perolehan harta serta pemanfaatannya. Begitu pula, Islam
berbeda dengan Sosialisme yang menjadikan negara mengatur kepemilikan harta..
Dalam hal kepemilikan terhadap harta, Islam tidak mengenal kebebasan
kepemilikan, sebagaimana sistem Kapitalisme, dan pembatasan mutlak, sebagaimana
sistem Sosialisme. Islam hanya mengatur cara memiliki barang dan jasa serta
cara pemanfaatan pemilikan tersebut. Kepemilikan adalah izin dari Syaari?
(Allah SWT) untuk menguasa dzat dan mnafaat suatu benda. Menurut Dr. Husain
Abdullah, kepemilikan (milkiyah) dibagi menjadi tiga macam, yakni: (1)
kepemilikan individu (milkiyah fardiyah), (2) kepemilikan umum (milkiyah ?amah)
dan (3) kepemilikan negara (milkiyah daulah).

I.I. Kepemilikan Individu (al-Milkiyah ?Fardiyah)
Kepemilikan individu adalah izin Syaari? (Allah SWT) kepada individu untuk
memanfaatkan barang dan jasa. Adapun sebab-sebab pemilikan (asbabu al-tammaluk)
individu, secara umum ada lima macam: 1) Bekerja (al ‘amal), 2) Warisan
(al-irts), 3) Kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup, 4) Pemberian negara
(i’thau al-daulah) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah
pertanian, barang dan uang modal, dan 5) Harta yang diperoleh individu tanpa
harus bekerja.

Harta dapat diperoleh melalui bekerja, mencakup upaya menghidupkan tanah mati
(ihyau al-mawat), mencari bahan tambang, berburu, perantara (samsara),
kerjasama mudharabah, bekerja sebagai pegawai. Sedang harta yang diperoleh
tanpa adanya curahan daya dan upaya mencakup, hibah, hadiah, wasiat, diyat,
mahar, barang temuan, santunan.

Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak
diridhai Allah SWT, seperti judi, riba, pelacuran dan perbuatan maksiyat lain.
Islam juga melarang seorang muslim untuk mendapatkan harta melalui cara
korupsi, mencuri, menipu. Sebab hal ini pasti merugikan orang lain dan
menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

I.II. Kepemilikan Umum (al-Milkiyah ?Amah)
Pemilikan umum adalah izin dari Syaari’ (Allah SWT) kepada masyarakat secara
bersama untuk memanfaatkan benda. Benda-benda ini tampak pada tiga macam, yaitu:

1. Fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam
kehidupan sehari-haru seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang
rumput (hutan).

2. Barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan
individu seperti; sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid dan sebagainya.

3. Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
seperti emas, perak, minyak dan sebagainya.

Ketiga macam benda di atas telah ditetapkan oleh syara’ sebagai kepemilikan
umum, berdasarkan sabda Rasulullah Saw:
?Manusia berserikat (punya anadil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput,
dan api.? (HR. Ibnu Majah)

Pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara,
sedangkan dari sisi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum. Masyarakat
umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang ‘umum’
tadi, jika barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus
mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air disungai atau sumur,
mengembalikan ternak di padang penggembalaan dan sebagainya. Sedangkan jika
pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan
milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara
diberikan cuma-cuma atau dengan harga murah. Dengan cara ini rakyat dapat
memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan murah.

Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola, dan mengaturnya
untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak boleh menjual aset-aset milik
umum. Sebab, prinsip dasar dari pemanfaatan adalah kepemilikan. Seorang
individu tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang bukan
menjadi miliknya. Demikian pula negara, tidak boleh memanfaatkan atau mengelola
barang yang bukan menjadi miliknya. Laut adalah milik umum, bukan milik negara.
Pabrik-pabrik umum, tambang, dan lain-lain adalah milik umum, bukan milik
negara. Atas dasar ini, negara tidak boleh menjual asset yang bukan menjadi
miliknya kepada individu-individu masyarakat.

Timbulnya dominasi ekonomi, serta terakumulasinya kekayaan pada sejumlah
individu, lebih banyak disebabkan karena kelompok-kelompok tersebut telah
menguasai aset-aset umum, atau sektor-sektor yang menjadi hajat hidup
masyarakat banyak; karena ada kebijakan dari Pemerintah. Misalnya; privatisasi
BUMN atas sektor publik.

I.III. Kepemilikan Negara (al-Milkiyah Daulah)
Kepemilikan negara adalah izin dari Syaari’ atas setiap harta yang hak
pemanfaatannya berada di tangan negara. Misalnya harta ghanimah, fa’i, khumus,
kharaj, jizyah 1/5 harta rikaz, ushr, harta orang murtad, harta orang yang
tidak memiliki ahli waris, dan tanah milik negara. Milik negara digunakan untuk
berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti menggaji pegawai,
keperluan jihad dan sebagainya.

II. Pemanfaatan Kepemilikan (al-Tasharuf al-Milkiyah)
Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan
harta milik (tasharuf al-mal), yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola
dan memanfaatkan harta tersebut Pemanfaatan pemilikan adalah cara -sesuai hukum
syara?- seorang muslim memperlakukan harta miliknya. Pemanfaatan harta dibagi
menjadi dua topik yang sangat penting, yakni: (1) Pengembangan harta (tanmiyatu
al-mal), dan (2) infaq harta (infaqu al-mal).

II.I. Pengembangan Harta (Tanmiyatu al-Mal)
Pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana
yang dapat menumbuhkan pertambahan harta.

Islam hanya mendorong pengembangan harta sebatas pada sektor riil saja; yakni
sektor pertanian, industri dan perdagangan. Islam tidak mengatur secara teknis
tentang budidaya tanaman; atau tentang teknik rekayasa industri; namun Islam
hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan harta. Dalam sektor
pertanian misalnya, Islam hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan
harta. Dalam sektor pertanian misalnya, Islam melarang seorang muslim
menelantarkan tanahnya lebih dari tiga tahun, bolehnya seseorang memiliki tanah
terlantar tersebut bila ia mengolahnya, larangan menyewakan tanah, musaqah, dan
lain-lain. Dalam perdagangan, Islam telah mengatur hukum-hukum tentang syirkah
dan jual beli. Demikian pula dalam hal perindustrian, Islam juga mengatur hukum
produksi barang, manajemen dan jasa, semisal hukum perjanjian dan pengupahan.

Islam melarang beberapa aktivitas-aktivitas pengembangan harta, misalnya, riba
nashi’ah pada perbankan, dan riba fadhal pada pasar modal. Menimbun, monopoli,
judi, penipuan dalam jual beli, jual beli barang haram dan sebagainya.

II.II. Infaq Harta (Infaqu al-Mal)
Infaq harta adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa ada kompensasi atau
perolehan balik. Berbeda dengan sistem Kapitalisme, Islam mendorong ummatnya
untuk menginfaqkan hartanya untuk kepentingan umat yang lain -terutama pihak
yang sangat membutuhkan. Islam tidak hanya mendorong kaum muslim untuk
memanfaatkan hartanya dengan kompensasi atau perolehan balik yang bersifat
materi saja, akan tetapi juga mendorong ummatnya untuk memperhatikan dan
menolong pihak-pihak yang memperhatikan dan menolong pihak-pihak yang
membutuhkan, serta untuk kepentingan ibadah, misalnya zakat, nafkah anak dan
istri, dorongan untuk memberi hadiah, hibah, sedekah pada fakir miskin dan
orang yang memerlukan (terlibat hutang, keperluan pengobatan dan musibah);
infaq untuk jihad fii sabilillah.

Islam telah melarang umatnya untuk menggunakan hartanya pada hal-hal yang
dilarang oleh hukum syara’, seperti riswah (sogok), israf, tadbir, dan taraf
(membeli barang atau jasa haram), serta mencela keras sikap bakhil. Pelarangan
pemanfaatan harta pada jalan-jalan tersebut akan menutup pintu untuk
kegiatan-kegiatan tersebut, yang telah terbukti telah menimbulkan apa yang
dinamakan dengan pembengkakan biaya (karena ada biaya siluman).

III. Konsep Distribusi Kekayaan (Tauzi? al-Tsarwah)
Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan diantara manusia dengan cara
sebagai berikut:

III.I. Mekanisme Pasar
Mekanisme pasar adalah bagian terpenting dari konsep distribusi. Akan tetapi
mekanisme ini akan berjalan dengan alami dan otomatis, jika konsep kepemilikan
dan konsep pemanfaatan harta berjalan sesuai dengan hokum Islam. Sebab, dalam
kehidupan ekonomi modern seperti saat ini, di mana produksi tidak menjadi
jaminan konsumsi, melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran saja, maka
pengeluaran seseorang merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian pula
sebaliknya.

III.II. Bentuk Transfer Dan Subsidi
Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam
mekanisme pasar -karena alasan-alasan tertentu, seperti; cacat, idiot dan
sebagainya-maka Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara sebagai
berikut:

1. Wajibnya muzakki membayar zakat yang diberikan kepada mustahik, khususnya
kalangan fakir miskin.

2. Setiap warga negara berhak memanfaatkan pemilikan umum. Negara boleh
mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga murah.

3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada
yang memerlukan.

4. Pemberian harta waris kepada ahli waris.

5. Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya.

IV. Bagaimana Pelaksanaanya?
Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya
materi. Islam membolehkan tiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu,
mengembangkan dan memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama..
Sektor swasta didorong untuk berkembang semaksimal mungkin.

Motif untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga murah agar unggul
dalam persaingan bebas, akan mendorong dan menumbuhkan kreatifitas manusia
secara optimal. Atas dasar ini, pengembangan SDM yang unggul -beriman,
berpengetahuan, berketrampilan tinggi, dengan kepribadian yang terguh- mutlak
diperlukan.

Keunggulan sains dan teknologi di masa kejayaan Islam sedikit telah memberikan
gambaran bagaimana kesungguhan umat Islam untuk “menguasai dunia untu menuju
akhirat”. Islam menghargai setiap muslim yang bekerja keras dan menganggapnya
sebagai bagian dar ibadah. Nabi Muhammad sangat menghargai orang yang bekerja
keras untuk mendapatkan nafkah. Suatu ketika, Rasulullah mencium tangan sahabat
Saad bin Muadz yang amat kasar lantaran habis bekerja keras, seraya berkata,
?affani yuhibbuhuma allahu ta?la? (Dua tangan yang dicintai Allah SWT).

Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki sebanyak-banyaknya harta. Bahkan
ada beberapa kewajiban Islam yang menuntut dan membutuhkan kemampuan keuangan
yang cukup. Seperti haji, jihad fi sabilillah, serta kewajiban-kewajiban Islam
lainnya.

Dalam sejarah, tidak sedikit para sahabat yang dikenal sebagai konglomerat,
seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf,
sebelum wafatnya menghibahkan 50.000 dinar setara dengan 5 milyar rupiah untuk
umat pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa, motif-motif individu untuk meraih
sebanyak-banyaknya barang dan jasa akan mendorong produktivitas
individu-individu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika
motif-motif ini dikekang, bahkan dieliminir, maka akan menimbulkan turunnya
produktivitas barang dan jasa. Bahkan akan melahirkan masyarakat malas yang
enggan melakukan inovasi dan produksi secara maksimal.

Harta yang dimiliki seorang muslim tidak boleh dimanfaatkan dan dikembangkan
dengan cara yang bertentangan dengan syari’at Islam. Islam telah melarang
aktivitas perjudian, riba, penipuan, serta investasi di sektor-sektor maksiyat.
Sebab, aktivitas-aktivitas semacam ini justru akan menghambat produktivitas
manusia. Perjudian, valas, minuman keras, akan berdampak kemerosotan akhlaq dan
etika masyarakat, serta menurunkan produktivitas pekerja dan buruh pabrik.
Bahkan lebih keji lagi, aktivitas tersebut akan mengeliminir nilai-nilai
kemanusiaan dan menghancurkan sendi-sendi masyarakat, suatu hal yang diupayakan
dalam pembangunan manusia. Islam juga melarang kaum muslim melakukan aktivitas
yang dapat melabilkan ketangguhan mekanisme pasar, semisal penimbunan
barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh publik, serta dominasi atas
sektor-sektor umum. Untuk mencegah tindakan-tindakan semacam ini, negara akan
mengambil tindakan tegas bagi para pelanggarnya.

Tanah sebagai salah satu komponen ekonomi, harus difungsikan secar optimal.
Tanah yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun tanah oleh pemiliknya, akan
disita oleh negara dan diberikan kepada orang yang mau menggarapnya.
Optaimalisasi fungsi tanah akan mendorong kegiatan ekonomi terutama sektor
pertanian, sekaligus akan berpengaruh kepada sektor-sektor ekonomi lainnya.
Disis lain, tidak ada seorangpun, termasuk negara, berhak meminta paksa atau
membeli paksa tanah milik perseorangan, kecuali dengan kerelaan si pemilik.
Mamaksa di luar keridhaan pemilik tanah adalah tindkan kedzhaliman, apalagi
bila tanah itu adalah gantungan hidupnya.

Individu-individu tertentu, khususnya yang berhasil mendapatkan kekayaan, Islam
telah mendorong individu-individu tersebut untuk berinfak kepada orang lain..
Ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa, tidak semua orang berkesempatan,
berkemampuan dan mendapatakan keberuntungan yang sama. Oleh karena itu, setelah
kebutuhan-kebutuhan nya terpenuhi ia wajib menolong orang-orang yang
membutuhkan, termasuk dibebani kewjiban-kewajiban lain, semisal zakat. Sebab,
pada setiap harta sesungguhnya terdapat hak orang lain. Bagi pihak yang mampu
mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat kepada pihak yang berhak
(mustahiK). Di sisi lain, harta waris harus dibagikan kepada ahli warisnya.
Dari sini, harta akan beredar secara otomatis. Bukan hanya diantara orang kaya
dan mampu saja (melalui mekanisme ekonomis), tetapi juga diantara orang-orang
miskin dan orang yang membutuhkan (melalui mekanisme non-ekonomis, tetapi
berdampak ekonomis). Islam juga mengingatkan orang yang berkecukupan untuk tidak
membelanjakan hartanya secara israf, tadzbir, dan taraf (berlebih-lebihan) .
Islam mengutuk berbangga-bangga dengan banyaknya harta, sikap angkuh dan
sombong. Diingatkan, bila hendak menghancurkan suatu negeri, Allah SWT,
membiarkan golongan mutrafin (hartawan) untuk berbuat sekehendak hatinya,
termasuk ketika ia dengan kekuatannya berkolusi menciptakan praktek monopoli.

Pemerintah Islam bertugas mengatur kehidupan seluruh masyarakat dengan cara
Islam. Dalam hal usaha, pemerintah mendorong berkembangnya sektor riil
-perdagangan, pertanian, industri dan jasa. Pemerintah juga harus bertindak
adil kepada rakyat. Pemerintah tidak boleh memberikan hak-hak istimewa
(monopoli) dalam bentuk apapun (monopoli bahan baku, produksi, pasar) hanya
kepada pihak tertentu yang kebetulan dekat dengan penguasa. Seluruh hak
memiliki hak yang sama. Pemberian hak istimewa kepada seseorang berarti telah
mendzalimi pihak yang lain. Pemerintah harus menjaga agar perdagangan bebas
(free trade) berjalan fair. Para pengusaha diperbolehkan bersaing, akan tetapi
dilarang saling menikam.

Pada sisi lain, negara tidak mentolerir sedikitpun berkembangnya sector non
riil, seperti perdagangan uang, perbankan dengan riba, pasar modal dan
sebagainya. Pada dasarnya, bila diteliti dengan mendalam sektor-sektor semacam
ini telah menyebabkan hal-hal yang merugikan perekonomian secara umum.
Sebagaimana telah disebutkan di dalam Islam, yakni ?kayla yakuna duulatan bayna
al-aghniai minkum? (agar harta tersebut tidak beredar di kalangan orang-orang
kaya diantara kalian saja), yakni beredarnya uang hanya diantara orang kaya
saja. Data saat ini menunjukkan bahwa, terdapat 10 triliun uang yang beredar di
lantai bursa. Bila 80% di antaranya terinvestasikan dalam berbagai perusahaan
lewat pasar perdana, berarti terdapat tidak kurang 2 triliun rupiah yang
?melayang-layang? , yang berarti tidak menimbulkan efek secara langsung terhadap
kegiatan ekonomi secara luas. Andai saja uang sejumlah itu diinvestasikan di
sektor riil, berapa pabrik dapat didirikan, berapa tenaga kerja yang dapat
diserap. Berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi riil akan berdampak pada
terserapnya tenaga kerja, sehingga pengangguran akan berkurang, kesejahteraan
naik dan merata. Ijin negara untuk hanya mengembangkan sector riil (investasi)
jelas berefek pada terbukanya lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup
berarti, yang itu berarti akan menghasilkan pertumbuhan sekaligus pemerataan.

Disisi lain, sistem kepegawaian harus mengikuti pula aturan Islam. Diantaranya
adalah, adanya akad kepegawaian yang jelas -mencakup hak dan kewajiban pegawai-
kemudian ?membayar sesuai kerja yang dilakukan secara wajar?, ?membayar upah
sebelum kering?, dan semua berjalan ?antaradhin? (dengan saling ridha tanpa
kedzaliman satu sama lain).

Negara harus mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai wilayah
agar kesenjangan antar kawasan tidak terjadi. Kebijakan ini pada gilirannya
juga akan mendorong pemerataan kesejahteraan. Negara juga mendorong
berkembangnya usaha kecil dan menengah, dan memberikan kesempatan yang sama
dengan usaha besar baik dalam akses pendanaan, pasar, ketrampilan dan teknologi
maupun dalam hal regulasi. Bila diperlukan, untuk melindungi hak-hak mereka,
pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan usaha kecil. Ini adalah
wujud perlakuan adil negara pada semua pengusaha. Ini juga perwujudan upaya
tawazun (penyeimbangan) yang dilakukan negara terlebih bila terdapat
ketimpangan pendapatan dan kesempatan, sebagaimana langkah Rasulullah yang
hanya membagikan harta fa’i Bani Nadlir kepada kaum Muhajirin yang umumnya
miskin, tidak kepada kaum Anshar yang umumnya sudah kaya, agar (duulah)
kesempatan dan harta tidak hanya beredar diantara orang kaya saja (Qs.59: 7-8).

Peningkatan kesejahteraan juga dicapai dengan cara memberikan kepada individu
dalam memanfaatkan pemilikan umum (air, minyak, gas, listrik dan lainnya)
secara gratis atau dengan harga murah. Kepemilikan umum semacam ini dikelola
hanya oleh negara. Swastanisasi memang cenderung lebih efisien, tetapi ini
bertentangan dengan prinsip pemilikan umum dan tugas negara sebagai pelayan
rakyat. Selain itu swastanisasi sektor publik biaanya menjadikan harga produk
lebih mahal. Ini harus dihindari karena jelas akan merugikan rakyat banyak.

Bila rakyat dapat memperoleh kebutuhan pokoknya dengan harga murah, biaya hidup
dapat ditekan. Uang yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain bagi
kesejahteraan mereka. Apalagi bila negara dengan kemampuannya memberikan
subsidi (apalagi cuma-cuma) untuk kesehatan, pendidikan dan sarana sosial lain,
maka kebutuhan dasar penduduk akan dengan mudah tercukupi. Jaminan sosial
(social security) semacam ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan golongan
miskin dan memberikan perlindungan pada masyarakat dalam kesulitan ekonomi.
Optimalisasi sumberdaya yang tidak selalu menghasilkan optimalisasi distribusi
dapat diatasi.

Secara teoritis, kegiatan ekonomi (perdagangan, pertanian dan industri) yang
sehat akan mendistribusikan kekayaan secara normal. Tetapi dalam faktanya
selalu saja dimungkinkan terjadinya anomali yang disebabkan baik karena faktor
alamiah (kelemahan fisik, sumberdaya alam) maupun musibah, yang pada gilirannya
menyebabkan distribusi normal yang diharapkan tidak berjalan sehingga terjadi
ketimpangan. Untuk lapisan masyarakat yang memang benar-benar miskin atau tidak
memiliki kemampuan, negara sesuai dengan prinsip tawazun tadi, berhak
memberikan miliknya berupa tanah, atau barang dan uang untuk modal usaha.
Disamping menjadi kewajiban para karib kerabat dan tetangganya untuk mendorong
dengan memberikan zakat atau infaq. Dengan cara lain, mereka yang tidak
terikutkan dalam mobilitas ekonomi ?ditolong? secara sengaja. Harapnnya,
setelah ini mereka dapat mengikuti derap kemajuan ekonomi masyarakat, bukan
menjadi lapisan yang kian terpinggirkan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan emas dan perak sebagai
mata uang negara. Dengan mata uang ini, dimana nilai intrinsik sama dengan
nilai nominal, menjadikan uang Islam tidak tergantung pada mata uang

manapun. Ia akan mengukur dengan dirinya. Dengan demikian, inflasi yang
berakibat penurunan nilai mata uang, yang berarti pula meningkatnya laju proses
pemiskinan -karena uang ditangan rakyat makin tidak bernilai alias harga barang
makin tak terjangkau-tidak akan terjadi.

Jelaslah, negara dalam Islam berfungsi sangat sentral karena fungsinya sebagai
ri’ayatu suuni al-ummah (pengatur kehidupan umat) agar tenang secara politis
dan sejahtera secara ekonomi. Jadi tidak sekedar berfungsi minimal (minimalist
state) seperti dalam sistem pasar bebas, atau mendominasi perekonomian seperti
dalam sistem sosialis. Tidak juga terjerumus terlalu jauh mengatur sehingga
memberikan monopoli, proteksi, hak istimewa kepada pengusaha 9tertentu), atau
ekstrim yang lain pemerintah terlalu lemah sehingga tidak dapat berbuat apa-apa
menghadapi penyimpangan para pelaku ekonomi, khususnya dari pihak swasta kuat.

Untuk menjaga agar sistem ekonomi Islam sesuai dengan aturan Islam, peran dan
fungsi negara -untuk mengontrol pelaksanaan sistem ekonomi Islam- menjadi
sangat signifikan. Peran seperti ini hanya mungkin dilakukan bila pemerintah
digerakkan oleh para birokrat yang memiliki kepribadian mulia, bersih, yang
bekerja benar-benar demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Untuk menjaga mental
birokrat agar tetap bertindak jujur dan objektif. Islam melarang keras praktek
pemberian suap atau komisi pada pegawai pemerintah. Atas dasar ini pegawai
negeri harus mendapat gaji yang layak. Selain kontrol dari negara, harus ada
pula pengawasan dari masyarakat. Kontrol masyarakat dan individu agar negara
serta masyarkat berjalan sesuai dengan koridor hukum Islam merupakan kewajiban
penting bagi kaum muslimin.

*Disampaikan pada acara Diskusi Publik, yang diselenggara oleh Hizbut Tahrir
Australia, di Masjid al-Hijrah, Sydney, Australia.

hayatulislam. net

Iklan

3 responses to “SISTEM EKONOMI ISLAM: Keniscayaan Menuju Kesejahteraan Manusia

  1. menciptakan kepada sistem ekonomi islam memang harus dibangun di atas kesadaran bahwa apapun itu kebaikan adalah jalan yang sudah dipilih. “sesungguhnya kebaikan akan selalu mendapatkan kemenangan”. ekonomi liberal dalam satu sisi dapat saja berkembang dengan ekonomi islam, karena disinilah letak “jiwa” dan “semangat’ juang dalam upaya memperkenalkan, yang terbaik dari SISTEM EKONOMI ISLAM dan MEMANG ITUlah bentuk-bentuk, termasuk adanya LIBERALISME, menjadikan EKONOMI ISLAM lebih TRANSPARAN dan LEBIH NYATA.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s